Tangguh Yudha
“Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor,” ujarnya.
Said Iqbal juga menyinggung adanya penolakan dari kalangan industri terhadap rencana impor tersebut. Dia menyebut Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha disebut tidak sejalan dengan kebijakan impor tersebut.
Lebih jauh, KSPI meminta transparansi terkait pihak importir serta proses pengambilan kebijakan. Mereka bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau rencana impor tersebut.
“Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik. Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor 105 ribu mobil ini. Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK,” ujar Said Iqbal.
(Dhera Arizona)
