Tangguh Yudha/MPI
IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris, Richard Henry Ronald Benyon (Lord Benyon) pada Selasa (30/4/2024). Pertemuan membahas sertifikasi berkelanjutan minyak sawit.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menaruh perhatian terhadap usulan Undang-Undang Inggris tentang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan, di bawah Undang-Undang Lingkungan Hidup Inggris yang akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.
Airlangga juga menyampaikan bahwa peraturan Uji Tuntas tidak boleh mengganggu sektor lain. Menurutnya, negara-negara berkembang memiliki hak membangun sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan dan ia berharap Pemerintah Inggris mematuhi prinsip-prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan konsistensi dengan peraturan dan regulasi perdagangan multilateral.
"Peraturan Uji Tuntas tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminatif dalam hal cakupan produk dan perlakuan nasional,” ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Rabu (1/5/2024).
Sementara itu, Lord Benyon memberikan tanggapan bahwa Pemerintah Inggris akan melakukan pendekatan kemitraan dalam menerapkan aturan uji tuntas produk keberlanjutan dengan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil system (ISPO) dan Roundtable Sustainable of Palm Oil (RSPO).
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris juga menaruh perhatian terhadap kehidupan petani kecil yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
Lebih lanjut, Lord Benyon menegaskan Inggris menerapkan aturan yang berbeda dengan Uni Eropa dan ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan.
Pada pertemuan tersebut, Airlangga juga menjelaskan secara gamblang kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui berbagai langkah, seperti program B40, penanaman mangrove dan mempercepat transisi energi.
Ia turut mengapresiasi Indonesia yang telah menyerahkan National Determined Contribution (NDC) yang telah disempurnakan kepada Sekretariat UNFCCC pada September 2022 dengan peningkatan target penurunan emisi dari 29% pada NDC Pertama dan menjadi 31,89% tanpa syarat (tanpa bantuan internasional) pada NDC yang telah diperbaharui.
Sementara untuk yang bersyarat (dengan bantuan internasional) ditingkatkan dari 41% pada NDC pertama menjadi 43,20%. NDC mewujudkan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Mengakhiri pertemuan, Airlangga dan Lord Benyon sepakat untuk terus melanjutkan dialog terkait Forest, Agriculture and Commodity Trade sebagai forum global untuk mendiskusikan secara informal antara Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dari negara produsen dan negara konsumen, yang terlibat dalam perdagangan komoditas yang terkait dengan deforestasi hutan tropis.
(NIA)
