Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengeklaim jumlah produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah tayang di katalog elektronik (E-Katalog) sejauh ini telah mencapai 7,6 juta produk.
Jumlah realisasi tersebut 52 persen lebih banyak dibanding target awal yang telah ditetapkan sebanyak lima juta produk UMKM yang dapat tampil di e-katalog LKPP.
"Target awal jumlah produk UMKM yang tayang di e-katalog sebanyak 5 juta produk, namun dari hasil inventarisasi realisasinya saat ini sudah mencapai 7,6 juta produk," ujar Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, Kamis (28/12/2023).
Sementara transaksi menggunakan produk dalam negeri, sesuai Instruksi Presiden nomor 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, diharapkan juga dapat lebih banyak.
Target awalnya, menurut Hendrar, bisa mencapai 95 persen. Namun hingga akhir tahun ini Hendrar menyebut realisasinya sudah hampir mendekati target, yaitu mencapai 91 persen.
Sedangkan untuk belanja ke UMKM atau usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) sesuai inpres tersebut harus 40 persen. Namun, tahun ini sudah mencapai 42 persen.
"Nilai transaksinya tahun lalu lewat e-katalog sekitar Rp87 triliun, sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp195 triliun. Artinya sudah banyak pemerintah daerah yang terlibat dan sudah banyak kementerian lembaga yang terlibat dalam metode transaksi lewat daring atau e-katalog, dan semakin banyak UMKM yang terlibat," tutur HEndrar.
Hendrar berharap adanya platform e-katalog bisa pula mencegah terjadinya kasus korupsi, karena lebih transparan, semua pihak bisa melihat, semua penyedia jasa bisa melihat apa yang akan direncanakan pemerintah daerah selama setahun ke depan.
"Artinya, ketika pemda hendak melakukan pengadaan alat kesehatan atau alat tulis kantor (ATK), semuanya bisa ikut berpartisipasi menyiapkan produk-produk tersebut," ungkap Hendrar.
Untuk menyeimbangkan sistem yang bagus tersebut, kata dia, juga perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Sistem bagus kalau orangnya tidak bagus ya sama saja, maka sistemnya buat katalog kemudian SDM ditingkatkan lewat uji kompetensinya dan secara kelembagaannya juga dibuat lebih baik," tegas Hendrar. (TSA)
