Taufan Sukma/IDX Channel
Menurut Mulyanto, pemerintah tidak boleh bertindak gegabah dan terburu-buru dalam melakukan pensiun dini PLTU berbahan bakar batu bara tersebut.
Pasalnya, Mulyanto menilai bahwa kebutuhan pensiun dini tersebut justru merupakan kepentingan yang dipaksakan oleh negara-negara maju, yang mirisnya justru belum memenuhi janjinya terkait pendanaan yang bakal digelontorkan.
Karenanya, pemerintah diminta Mulyanto untuk dapat bersikap tegas dan independen, serta tidak didikte oleh kepentingan negara-negara maju, apalagi sampai harus mengalokasikan dana fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek pensiun dini PLTU tersebut.
"Jangan mau didikte. Untuk kepentingan (transisi energi) ini, kita berharap agar negara-negara maju atau pendonor yang berjanji membantu suntik mati (early retirement) PLTU melalui skema JETP (just energy transition partnership), tentang pendanaan murah, dapat menepati komitmennya," tutur Mulyanto.
Yang jadi persoalan, menurut Mulyanto, sampai saat ini komitmen dari negara-negara pendonor tersebut terbukti belum juga diwujudkan. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini justru perubahan dari skema pendanaan murah menjadi skema dengan bunga komersil.
