"Artinya, kita tidak dapat mengharapkan komitmen bantuan dari negara donor tersebut. Mungkin mereka juga masih sibuk mengurusi urusan domestik mereka masing-masing," tutur Mulyanto.
Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak melakukan blunder dengan berencana menggunakan APBN untuk mendanai proyek pensiun dini PLTU tersebut, karena tentu bakal memberatkan keuangan negara.
"Apalagi kalau (PLTU yang mau dipensiunkan diri) itu milik swasta. Sekarang bisa kita lihat, bahwa negara maju saja tidak berkomitmen dalam program energi hijau dan dukungan pendanaan yang mereka janjikan. Lalu kenapa kita justru mau saja didikte untuk memensiunkan dini PLTU yang faktanya masih ekonomis," keluh Mulyanto.
Dengan pemikiran tersebut, Mulyanto berharap pemerintah justru mau mengevaluasi secara sungguh-sungguh terkait program suntik mati PLTU tersebut, sehingga jangan sampai merugikan kepentingan nasional.
Mulyanto menegaskan bahwa program suntik mati PLTU tersebut bukan merupakan program yang layak untuk menjadi prioritas alokasi.