Ikhsan PSP
IDXChannel - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan hasil penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun 2021.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, hasil Opini WTP itu menjadi dasar untuk meningkatkan akuntabiltas keuangan negara.
“Seperti disampaikan, Kementerian Kominfo mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan 97,8 laporannya telah ditindaklanjuti dan masih tersisa 2,2% yang harus kita selesaikan,” jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (08/08/2022).
Menteri Johnny menjelaskan bahwa sisa laporan 2,2% yang akan diselesaikan itu banyak berkaitan dengan dokumen. Oleh karena itu, Menkominfo menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo untuk segera melakukan tindaklanjut.
“2,2% ini hampir setiap tahun sekitar angkanya segitu, tahun-tahun sebelumnya juga segitu, kementerian dan lembaga lain juga demikian. Jadi bukan hal yang tidak biasa, namun demikian terkait dengan akuntabilitas dan governance keuangan negara inilah yang menjadi perhatian,” ungkapnya.
Menurutnya, berbagai program dan kebijakan di Kominfo sebetulnya perlu dilakukan dalam model atau skema tahun jamak. Namun, ada beberapa tuntutan situasi yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga hal itu dimasukkan sebagai program tahun tunggal.
“Akuntabilitas pelaporan itu sangat penting, sehingga dokumentasi dan prosedur tetap harus menjadi perhatian Kominfo untuk perbaikan-perbaikan laporan keuangan negara di tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyampaikan, Kementerian Kominfo merupakan salah satu institusi negara yang memiliki peran penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Terhadap hal yang dilakukan oleh Kominfo, karena Kominfo salah satu lembaga negara yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan peran komunikasi sampai ke tingkat desa, bagaimana rakyat bisa menerima internet bahkan fasilitas komunikasi sampai tingkat desa,” jelasnya.
Achsanul mengaku, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan desa di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan program-program Kementerian Kominfo, termasuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
