AALI
10000
ABBA
226
ABDA
7050
ABMM
850
ACES
1450
ACST
256
ACST-R
0
ADES
1645
ADHI
1060
ADMF
8025
ADMG
161
ADRO
1200
AGAR
420
AGII
1040
AGRO
865
AGRO-R
0
AGRS
510
AHAP
69
AIMS
490
AIMS-W
0
AISA
250
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3170
AKSI
720
ALDO
825
ALKA
236
ALMI
242
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
461.96
-0.19%
-0.89
IHSG
5834.39
0.01%
+0.53
LQ45
868.39
-0.13%
-1.11
HSI
28593.81
1.42%
+399.72
N225
28406.84
2.09%
+582.01
NYSE
16422.96
0.05%
+7.60
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,270
Emas
857,957 / gram

Larangan Mudik, Pemerintah Harus Pikirkan Ekonomi Supir dan Pedagang

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Rabu, 05 Mei 2021 05:29 WIB
Kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 itu harus didukung.
Larangan Mudik, Pemerintah Harus Pikirkan Ekonomi Supir dan Pedagang (FOTO:MNC Media)

IDXChannel – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta masyarakat untuk tidak lengah dengan mengendorkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. 

"Bagaimana masyarakat itu punya kesadaran untuk bertindak disiplin bahwa Covid-19 ini masih menjadi musuh. Jangan takut, tapi juga jangan meremahkan,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil, Selasa (4/5/2021). 

Jazilul menilai, kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 itu harus didukung. 

Namun, Gus Jazil juga mengaku prihatin karena bagi sebagian masyarakat, seperti para pedagang dan supir. Di mana, Idul Fitri seharusnya menjadi kesempatan untuk menjalankan roda perekonomian. 

Karena itu, dia meminta pemerintah juga mencari solusi bagaimana kebijakan yang dibuat, misalnya adanya larangan mudik yang juga secara ekonomi berdampak bagi para sopir, pedagang dan lainnya, agar roda perekonomiannya masih tetap bisa berputar. 

“Bagaimana pemerintah mencari cara misalnya untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berdagang secara online atau bagaimana produknya supaya terjual, ini yang menjadi soal dan harus dicarikan solusinya,” tandasnya.  

Menurut dia, migrasi masyarakat secara besar-besaran berpotensi memungkinkan terjadinya klaster baru Covid-19. Namun, jangan sampai kebijakan tersebut juga menjadi gejolak dalam konteks penanganannya. 

“Terkadang namanya rindu itu tidak pakai aturan. Namanya kangen, cinta, itu sudah tidak ada aturan. Nanti pasti ada yang melanggar karena saking rindunya. Yang kayak begitu gimana cara pemaklumannya, bagaimana cara memberikan sanksinya supaya terasa adil karena lebaran itu ada kaitannya dengan rasa rindu, dan mengatur rasa rindu itu memang sulit,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu pun menjelaskan tentang teori dalam Islam, di mana ada kaidah dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih, yakni menolak keburukan harus didahulukan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. 

Jadi kemaslahatan mudik itu dinomorduakan, yang dinomorsatukan adalah mencegah terjadinya wabah klaster dan makin banyaknya orang yang terkena Covid-19,  apalagi sampai meninggal. 

“Kita tolak dulu apa yang mendatangkan keburukan, baru kita berpikir mencari maslahat. Jadi istilahnya ya rindu ditahan dulu daripada celaka,” tegasnya. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD