Menurut Meidy, forum tersebut akan membuat satu kesepakatan antara negara penghasil mineral dan pelaku pasar untuk membuat sertifikat standardisasi.
“Indonesia punya 27 critical minerals, kita punya 22 strategic minerals, yang harus kita kelola biar tidak terjadi black campaign seperti apa yang dialami nikel,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis dan Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha menyampaikan, isu ESG seringkali dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai alat agar Indonesia menghentikan kebijakan hilirisasi mineral.
“Kita tidak menolak perbaikan-perbaikan untuk bisa membuat industri ini menjadi lebih hijau, lebih friendly, lebih ramah lingkungan dan arahnya memang ke sana. Makanya itu Perhapi dan APNI juga merumuskan soal standardisasi mineral,” ujarnya.