Namun di saat yang sama, kata dia, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran mendorong harga minyak dunia (Brent) tetap tinggi, bahkan bertahan di atas USD100 per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rizal menjelaskan, alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak, di mana setiap kenaikan USD1 per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6–7 triliun.
Artinya, jika harga minyak naik USD10 per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60–70 triliun.
Karena itu, ujar Rizal, Indef memandang insentif kendaraan listrik tetap dibutuhkan, tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, juga sebagai strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
“Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional,” kata dia.
Dia menegaskan, keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
(Dhera Arizona)