Berdasarkan data LKPP dan BPKP Realisasi PDN di Maluku Utara masih terbilang rendah dari realisasi belanja per 10 Oktober 2022. Realisasi tertinggi baru mencapai sebesar 2 8,5% di Kabupaten Pulau Morotai.
Untuk itu, dia mengingatkan kepala daerah, mulai dari level gubernur hingga bupati dan wali kota, untuk segera mempercepat realisasi belanja PDN. Dengan begitu, ada aktivitas ekonomi di masyarakat.
"Semua ini tergantung kita, kalau kita mau bekerja sama mau menggerakkan masyarakat, kita mau menggerakkan semua aparat kita. Tentu arahan dari Presiden dan target dari pemerintah itu dapat tercapai," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Gernas BBI Maluku Utara 2022, Kamis (13/10/2022).
Adapun sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan langsung kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah agar dapat merealisasikan belanja pemerintah produk dalam negeri utamanya UMKM minimal 40% dari anggaran.
(FRI)