Suparjo Ramalan
"Kita bisa langsung bisa mendeteksi atau blocking sistem, di mana kalau dia belum memenuhi persyaratan yang dia ndak bisa keluar ekspor barangnya dia. Atau dia dipaksa untuk membayar utang, kalau dia ada utang yang terjadi," katanya.
"Sekarang kita mau kecilin aja sehingga pengeluaran triliunan rupiah mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi. Bisa digunakan untuk yang lain," lanjutnya.
Dia menargetkan konsolidasi seluruh layanan pemerintahan dalam satu portal nasional bisa rampung pada Juli-Agustus 2024.
"Nah presiden minta ke saya untuk mengkoordinasikan K/L untuk segera masuk dalam sistem ini. Kita harap Juli atau Agustus 2024 Itu sudah selesai," tutup Luhut.
(NIY)
