Luhut berharap, dalam dua kedepan SIMBARA akan segera diperbaharui dengan memamsukkan data terkait timah dan komoditas lainnya sesuai dengan arahan dari Presiden JOkowi mengenai penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan.
"Dengan begitu bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan," tukas Luhut.
(DES)