Raka Dwi Novianto
IDXChannel – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan penambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun menjadi wujud perlindungan pemerintah kepada kelompok ekonomi rentan.
Agar penyaluran bansos tepat sasaran, kata Abraham, saat ini pemerintah sudah memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) per setiap bulan. Sebelumnya, pembaruan DTKS dilakukan hanya sekali dalam setahun.
"Update data yang lebih cepat diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan ketepatsasaran penyaluran bantuan sosial," kata Abraham dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).
Abraham mengatakan di tengah krisis global yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan. Harapannya, perlindungan berupa bansos tersebut bisa menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Tambahan anggaran bantuan sosial tersebut diharapkan dapat meringankan dampak kenaikan harga energi dan harga pangan global terhadap 20,65 juta keluarga dari kelompok ekonomi rentan.
“Juga kepada enam belas juta pekerja yang bergaji maksimum tiga setengah juta rupiah per bulan," kata Abraham.
Abraham mengungkapkan, bahwa pemerintah di berbagai negara tidak menginginkan ada kenaikan harga BBM untuk masyarakatnya, termasuk pemerintah Indonesia. Sebab, kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.
“Semua tahu mana yang populis, mana yang tidak populis,” kata Abraham
Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Bantuan tersebut, merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
