Iqbal Dwi Purnama
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur teknis pelaksanaan WFH sesuai kondisi masing-masing. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengoptimalkan penggunaan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif.
"Yang terpenting adalah keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Karena itu, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH," kata Yassierli.
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga mendorong perusahaan menjalankan program efisiensi energi di tempat kerja, mulai dari penggunaan teknologi hemat energi hingga pengawasan konsumsi listrik dan bahan bakar secara terukur. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.
(NIA DEVIYANA)
