Ari Sandita
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk memberikan masukan kepada kepala daerah, khususnya kaitannya dengan pendapatan daerah.
"Kadin di setiap provinsi punya jejaringnya, kabupaten, kota ada semua asosiasinya, undang, tapi dibalik jangan memberikan briefing, tanyakan kepada para pengusaha itu apa yang mau kita buat nih potensi wilayah kita ini apa," kata Tito dalam Rapimnas Kadin Indonesia, Senin (1/12/2025).
Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri ini menambahkan, kepala daerah yang ada di Indonesia diminta untuk tak segan mengundang para pengusaha yang tergabung di Kadin Indonesia. Pasalnya, mereka yang tahu dan memahami bagaimana memaksimalkan potensi di daerah untuk bisa menjadi masukan bagi pendapatan daerah.
"Nah itu biasanya idenya banyak muncul dari teman-teman (para pengusaha) yang punya kemampuan kewirausahaan, siapa, yah pengusaha," kata Tito.
"Ini untuk bisa menjadi uang buat Anda dan masyarakat serta buat masyarakat dan pemerintah, kira-kira mau diapain, yang penting sesuai aturan. Ada yang mau buat hotel, minimarket, ada yang mau buat di bidang pertanian, peternakan, apa saja, silakan," lanjut Tito.
Dia melanjutkan, pemikiran para pengusaha berbeda dengan pemikiran para birokrat, yang mana para pengusaha dikaruniai otak oleh Tuhan untuk melihat sesuatu agar bisa menghasilkan.
Tito berpesan agar para pengusaha, khususnya yang tergabung dalam Kadin Indonesia untuk mau saat diundang bertemu para kepala daerah guna membahas pengembangan di wilayahnya itu.
"Nah ini saya berharap rekan-rekan (Kadin Indonesia) kalau nanti diundang teman-teman kepala daerah tuk duduk, berikan masukan pada mereka, Indonesia ini negara super kaya, saya melihat setiap kabupaten kota semua punya potensi," kata dia.
"Di NTT misalnya yang katanya kering, potensinya banyak sekali, potensi wisatanya hebat-hebat, saya kebetulan hobi diving sama istri saya, NTT kayaknya salah satu tempat terbaik untuk diving, ada Labuan Bajo, Komodo Nasional Park, ada Alor, Sumba," katanya.
Dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025 tersebut, Tito sempat menyinggung tentang Indonesia yang tidak menerapkan azas desentralisasi penuh, tapi desentralisasi sebagian.
Ada 32 urusan dilaksanakan bersama-sama terhadap pusat dan daerah, ada yang menjadi urusan pusat mutlak, tapi ada sebagian diserahkan pada daerah.
"Jadi kita tak menerapkan desentealisasi penuh, desentralisasi sebagian, otonominya otonomi sebagian. Oleh karena itu setiap daerah ini mempunyai kemampuan fiskal berbeda juga karena daerah memiliki anggaran, sumber mata anggaran utamanya adalah satu dari transfer keuangan dari pusat nama ya TKDD atau transfer keuangan daerah dan desa," katanya.
Tito menambahkan, dari segi anggaran, ada tiga komponen pendapatan daerah, yakni komponen dari TKDD, lalu komponen pendapatan asli daerah atau PAD, dan komponen pendapatan dari sumber lain yang sah, seperti BUMD. Faktanya, dari 552 provinsi kabupaten kota, tidak semuanya memiliki kemampuan keuangan fiskal yang kuat.
(Nur Ichsan Yuniarto)
