Michelle Natalia
PHR WK Rokan menyumbangkan penerimaan negara sekitar Rp 9 triliun untuk periode Agustus-Desember 2021. Kontribusi itu terdiri dari Rp 6,5 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rp 2,5 triliun berupa pembayaran PPh, PPN, dan pajak daerah. Kontribusi ini merupakan wujud nyata dari manfaat langsung kehadiran operasi PHR kepada negara, daerah, dan masyarakat pasca alih kelola WK Rokan pada 9 Agustus 2021 lalu. Industri hulu migas memiliki peran penting bagi penerimaan negara dan modal pembangunan.
Tahun 2022 ini, PHR menargetkan pengeboran 400-500 sumur baru di WK Rokan dengan target produksi sekitar 180 ribu BOPD. Untuk mencapai target tersebut, PHR akan terus menambah jumlah rig pengeboran menjadi setidaknya 23 rig. Selain berupaya meningkatkan penerimaan negara, PHR juga berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memperkuat komponen nasional. Saat ini TKDN di PHR mencapai lebih dari 60 persen.
Pada kunjungan kerja kali ini, Menkeu meninjau Ruang Kendali Operasi (war room) PHR WK Rokan di Rumbai, lokasi pengeboran di Minas, dan Stasiun Pengumpul (GS) 1 Minas. Selain itu, rombongan juga mengunjungi salah satu lokasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR di Minas, yakni Pusat Latihan Gajah (PLG). Di sela-sela kunjungan, Menkeu bersama jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan Pertamina melakukan penanaman pohon di GS 1 Minas dan PLG Minas.
Tak hanya manfaat secara langsung melalui penjualan minyak dan pajak, operasi PHR juga memberikan manfaat berganda (multiplier effect) lainnya seperti pemenuhan kebutuhan energi nasional, penciptaan lapangan kerja, peluang bisnis bagi pengusaha lokal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Operasional WK Rokan saat ini didukung lebih dari 25.000 pekerja, di mana sebagian besar di antaranya merupakan tenaga kerja lokal Riau. (TSA)
