Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai mampu mengatasi kendala bansos yang selama ini sering terjadi.
Kendala tersebut diantaranya adalah proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” ujar Muhadjir Effendy, Senin (12/7/2022).
Dari 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63% penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler (BPS 2022). Dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia menurut Muhadjir seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.
“Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” kata Muhadjir Effendy..
Bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden No.63 Tahun 2017, namun masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu untuk program sembako dan PKH, dan kendala sistem penyaluran bansos non-tunai masih sering terjadi. Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai.
"Masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS. Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting, karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil,” jelas Menko PMK.
Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yakni penguatan infrastruktur serta digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar kementerian lembaga.
Muhadjir menyebutkan tanpa koordinasi yang baik antar kementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.
“Yang perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras,” tutup Muhadjir Effendy.
(NDA)
