Widya Michella
"Nah saya pengen mendalami, ini kan kemudian kembaliannya tidak diserahkan ke penerima. Nah uang ini kemana dan itu pernah tak hitung di suatu daerah saja, itu satu bulan bisa sampai Rp 4 sampai Rp6 Miliar,"kata Mantan Wali Kota Surabaya ini.
Lantas Mensos Risma mencontohkan bila lima barang, satunya diberi harga paket sebesar Rp.160 ribu. Padahal bansos yang diberikan pemerintah adalah Rp. 200 sehingga masih ada kekurangan Rp.40 ribu setiap orangnya.
"Tadi saya sampaikan ke beliaunya (Kepala PPATK), ini kan haknya orang miskin, kalau kemudian mereka tidak terima sebesar itu, padahal pemerintah memberikan sebesar itu, apa gunanya pemerintah memberikan itu kalau kemudian lari uang itu ke orang-orang tertentu, tapi saya enggak tau, sekali lagi itu akan saya sampaikan dengan PPATK, melalui tim ini, nanti mungkin bisa kemudian PPATK menelusuri, bergerak setelah itu,"ujar dia.
Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan 176 lembaga filantrofi yang diserahkan ke Kemensos diduga memiliki kegiatan serupa dengan yayasan filantrofi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
"Kita masih menduga ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan serupa dan 176 tadi salah satu di antaranya yang kemungkinan kami sudah serahkan ke penegak hukum, yang kemungkinan akan bertambah lagi, yayasan-yayasan lainnya,"ujar dia.
