Suparjo Ramalan
Alvino, yang juga seorang peternak ayam asal Bogor, mengatakan, akibat kerugian yang dialaminya selama 2 tahun terakhir, dirinya sudah bangkrut dan tidak bisa lagi menjadi peternak ayam. “Saya sudah tidak bisa beternak lagi, karena terlilit hutang. Sudah tidak dipercaya mitra, apalagi bank. Saya sudah tidak berdaya lagi,” ujar dia.
Karenanya, melalui kuasa hukumnya Hermawanto, telah melayangkan dua kali Nota Keberatan kepada Kementan pada 15 Maret dan 29 Maret 2021 lalu.
Dalam tuntutannya, Kementan segera menyelesaikan sengkarut persoalan perunggasan di Indonesia. Adapun tuntutannya, antara lain, stabilitas perunggasan secara maksimal berkaitan dengan supply lovebird, pakan, dan anak ayam (DOC), dengan didukung data yang valid dengan pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang mengabaikan kebijakan pemerintah sesuai kewenangannya. Kedua, mengganti kerugian peternak mandiri untuk kurun waktu 2019 dan 2020, sebesar Rp5,4 triliun.
"Ada masalah tentang kebijakan. Terutama soal narasi kemitraan yang sesungguhnya membunuh peternak mandiri. DOC dikuasai perusahaan-perusahaan besar, peternak rakyat tidak mampu bersaing. Sampai harga pun dikendalikan oleh mereka. Kementan sebagai leading sector perunggasan harus melindungi peternak rakyat dan mengganti kerugian peternak rakyat,” kata Hermawanto.
Hermawanto mengakui, kebijakan afkir dini yang diberlakukan pada 2016 lalu cukup baik untuk menekan supply ayam yang melimpah di pasaran. Namun kebijakan itu hanya temporal dan kembali membuat peternak unggas mandiri menderita dua tahun terakhir.
