AALI
10000
ABBA
212
ABDA
0
ABMM
825
ACES
1425
ACST
254
ACST-R
0
ADES
1640
ADHI
1050
ADMF
8000
ADMG
162
ADRO
1185
AGAR
414
AGII
1035
AGRO
880
AGRO-R
0
AGRS
545
AHAP
68
AIMS
510
AIMS-W
0
AISA
256
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
560
AKRA
3130
AKSI
755
ALDO
815
ALKA
240
ALMI
236
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.85
-1.35%
-6.35
IHSG
5833.86
-1.76%
-104.49
LQ45
869.49
-1.52%
-13.44
HSI
28194.09
0.59%
+166.49
N225
27824.83
-0.92%
-259.64
NYSE
16415.36
1.45%
+233.76
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,280
Emas
850,841 / gram

Merugi, Peternak Ayam Kirim Nota Keberatan ke Mentan

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Senin, 12 April 2021 17:45 WIB
Kementan buka suara perihal Nota Keberatan yang diajukan Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PRRN) sejak 15 dan 28 Maret 2021 lalu.
Merugi, Peternak Ayam Kirim Nota Keberatan ke Mentan (FOTO: MNC Media)

IDXChannel  - Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara perihal Nota Keberatan yang diajukan Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PRRN) sejak 15 dan 28 Maret 2021 lalu. Kementan akan mengkaji Nota Keberatan yang diajukan PRRN untuk disampaikan kepada Menteri Syahrul Yasin Limpo

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Sugiyono mengatakan, pihaknya sudah menerima dan mendengarkan Nota Keberatan yang disampaikan peternak unggas mandiri.

“Terlebih dahulu kami akan mengkaji dan kemudian menyampaikan kepada Pak Menteri,” kata Sugiyono kepada wartawan, Senin (12/4/2021). 

Kementan sendiri mengakui sudah berusaha maksimal untuk membenahi carut marut persoalan perunggasan di Indonesia. 

Khususnya menjaga ketersediaan stok daging di dalam negeri agar tetap aman. Meski begitu, ada catatan Kementan, dimana, perlu ada perbaikan di sisi fasilitas atau sektor hulu dan hilir dalam bisnis tersebut. 

“Tupoksi kami (Kementan) menjaga ketersediaan, stok daging aman. Soal budidaya broiler harus ada fasilitas di hulu dan hilir. Kita perlu menata hilirnya, menyiapkan RPH (Rumah Potong Hewan) dan cold storage,” kata dia.

Pihak peternak unggas sendiri mengeluhkan perihal tata kelola dan harga pasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Ketua PPRN, Alvino Antonio menyebut, Permen dinilai tidak berpihak, hingga membuat mereka terus mengalami kerugian. Sebab, selisih harga mencapai Rp2.000.

Sementara Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan jika pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

Menurutnya, seluruh tindakan pemerintah sebagai bentuk pengendalian supply and demand unggas tidak didasarkan perlindungan bagi peternak rakyat. 

Sebagai contoh, harga Day Old Chicken (DOC) per hari ini berkisar di Rp7.500 dan kalau beli di pihak ketiga harganya lebih dari Rp 8.000. Sementara, acuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020 sekitar Rp 5.000-Rp 6.000.

Alvino, yang juga seorang peternak ayam asal Bogor, mengatakan, akibat kerugian yang dialaminya selama 2 tahun terakhir, dirinya sudah bangkrut dan tidak bisa lagi menjadi peternak ayam. “Saya sudah tidak bisa beternak lagi, karena terlilit hutang. Sudah tidak dipercaya mitra, apalagi bank. Saya sudah tidak berdaya lagi,” ujar dia. 

Karenanya, melalui kuasa hukumnya Hermawanto, telah melayangkan dua kali Nota Keberatan kepada Kementan pada 15 Maret dan 29 Maret 2021 lalu. 

Dalam tuntutannya, Kementan segera menyelesaikan sengkarut persoalan perunggasan di Indonesia. Adapun tuntutannya, antara lain, stabilitas perunggasan secara maksimal berkaitan dengan supply lovebird, pakan, dan anak ayam (DOC), dengan didukung data yang valid dengan pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang mengabaikan kebijakan pemerintah sesuai kewenangannya. Kedua, mengganti kerugian peternak mandiri untuk kurun waktu 2019 dan 2020, sebesar Rp5,4 triliun.

"Ada masalah tentang kebijakan. Terutama soal narasi kemitraan yang sesungguhnya membunuh peternak mandiri. DOC dikuasai perusahaan-perusahaan besar, peternak rakyat tidak mampu bersaing. Sampai harga pun dikendalikan oleh mereka. Kementan sebagai leading sector perunggasan harus melindungi peternak rakyat dan mengganti kerugian peternak rakyat,” kata Hermawanto.

Hermawanto mengakui, kebijakan afkir dini yang diberlakukan pada 2016 lalu cukup baik untuk menekan supply ayam yang melimpah di pasaran. Namun kebijakan itu hanya temporal dan kembali membuat peternak unggas mandiri menderita dua tahun terakhir. 

Tupoksi kementan bukan hanya sebagai penyedia daging unggas, tetapi juga harus melindungi peternak unggas mandiri. Maka dari itu, perlu adanya pelindungan usaha sesuai amanah undang-undang dan peraturan pemerintah. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD