Rizky Fauzan
IDXChannel – Pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Hal itu pun menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Dia menyarankan agar pemerintah menerbitkan aturan pengendalian pembelian BBM subsidi.
"Kami harapkan BBM jangan naik dulu, karena masyarakat kasihan," katanya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022)
Lebih lanjut, dia menyebut aturan turunan Perpres 191 tahun 2014 harus dibuat agar BBM subsidi terkendali dan tepat sasaran. Namun, pemerintah hingga saat ini belum juga membuat aturan tersebut.
Pihaknya pun memproyeksi kuota BBM khususnya Pertalite akan habis sebelum akhir tahun. Hal itu karena meningkatnya aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi.
"Sudah enam bulan ini kami menyampaikan aspirasi bahwasanya Pertalite itu kuota yang disetujui pemerintah hanya 23 juta KL. Dengan situasi ekonomi yang membaik, lalu semua orang keluar rumah dan berinteraksi otomatis kebutuhan kita sampai akhir tahun 28 juta KL. Dan 23 juta KL kuota yang ada itu insya Allah bulan September itu habis," kata Andre.
Dia menuturkan telah berulang-ulang menyampaikan ke pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Ada sejumlah opsi, seperti menaikkan kuota Pertalite tapi itu tergantung kemampuan anggaran pemerintah.
Adapun, pemerintah mengeluarkan aturan pengendalian pemakaian Pertalite. Sehingga, subsidi tepat sasaran. Namun, hingga saat ini mobil-mobil masih menggunakan BBM RON 90 tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PKB Nasim Khan meminta penjelasan atas naiknya subsidi energi. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan subsidi energi mencapai Rp 502 triliun.
Wakil rakyat itu menuturkan, jika harga BBM naik akan mengorbankan masyarakat kecil. "Lalu yang dikorbankan masyarakat kecil lagi, terhadap subsidi ini kalau sampai tetap harus dinaikkan. Cobalah kebijakan pemerintah, mari sama-sama BUMN, Pak Menteri bersama Pertamina dievaluasi sehingga tidak memberatkan," ujarnya.
Di sisi lain, dia mendukung jika pemerintah membuat kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi. “Kalau memang harus ada kebijakan siapa yang harus menggunakan subsidi dan bagaimana regulasi, nah itu silahkan dilakukan, tapi jangan sampai membebani masyarakat," ujarnya.
(FRI)
