“Ini sebenarnya bentuk tanggung jawab dari Kemendag, mereka sudah menginisiasi minyakita, peralihan sudah terjadi, terus tiba - tiba dipaksakan untuk seakan - akan kembali ke minyak curah lagi karena pemerintah sudah tidak bisa intervensi produsen dengan DMO yang tidak spesifik,” ujarnya
Opsi kedua yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan banyak pihak, salah satunya adalah asosiasi. Namun, Abdullah dan pihaknya mengaku belum mendapatkan arahan khusus, koordinasi atau komunikasi tentang minyakita.
Padahal Ia menilai koordinasi tersebut penting dilakukan untuk mendengarkan gagasan dan masukan dari pelaku yang mengerti kondisi asli di lapangan. Abdullah juga menjelaskan pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini sebelum Ramadhan, dimana biasanya terjadi peningkatan permintaan dan harga yang signifikan terhadap minyak.
“Tapi kalau kemendag yakin dengan dirinya sendiri, tanpa melihat kondisi di lapangan, tanpa berkoordinasi dengan banyak pihak, pasti masih ada yang harus diselesaikan,” tutup Abdullah. (RRD)