AALI
9300
ABBA
278
ABDA
0
ABMM
2470
ACES
690
ACST
161
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
775
ADMF
8200
ADMG
175
ADRO
3130
AGAR
312
AGII
2310
AGRO
855
AGRO-R
0
AGRS
119
AHAP
107
AIMS
248
AIMS-W
0
AISA
146
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1200
AKSI
274
ALDO
770
ALKA
300
ALMI
290
ALTO
194
Market Watch
Last updated : 2022/08/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.59
0.44%
+2.37
IHSG
7084.66
0.39%
+27.31
LQ45
1007.80
0.4%
+4.03
HSI
20201.94
0.14%
+27.90
N225
28175.87
0.87%
+243.67
NYSE
0.00
-100%
-15267.16
Kurs
HKD/IDR 545
USD/IDR 14,925
Emas
858,734 / gram

Modus Korupsi Disamarkan, KPK: Diumpetin ke Rekening Bank Keluarganya

ECONOMICS
Ariedwi Satrio
Senin, 13 September 2021 10:41 WIB
(KPK) berhasil mengidentifikasi sejumlah transaksi janggal yang masuk ke dalam rekening keluarga pejabat negara atau modus korupsi disamarkan.
Modus Korupsi Disamarkan, KPK: Diumpetin ke Rekening Bank Keluarganya (Dok.MNC Media)
Modus Korupsi Disamarkan, KPK: Diumpetin ke Rekening Bank Keluarganya (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Tim Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengidentifikasi sejumlah transaksi janggal yang masuk ke dalam rekening keluarga pejabat negara. Transaksi keuangan itu diduga hasil tindak pidana korupsi pejabat negara yang disamarkan melalui rekening keluarganya.

"Banyak yang ngumpetin, kalau enggak di rekening dia, di rekening anaknya. Dia pikir anaknya enggak diperiksa, ya diperiksa, kan anak istri, semua yang ada di LHKPN sekeluarga kita angkut," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat berbincang lewat sambungan telepon, Senin (13/9/2021).

Pahala mengaku sempat mengecek sejumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hasilnya, banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan hartanya alias tidak akurat dalam melaporkan kekayaannya kepada KPK.

Selain itu, pihaknya juga memantau harta kekayaan keluarga pejabat negara yang mencurigakan. Tim Pencegahan dan Monitoring KPK kemudian menemukan adanya transaksi janggal di rekening milik keluarga pejabat negara.

"Ya artinya ada transaksi, dia pikir tidak diperiksa, ya dia tenang-tenang aja, dilaporkan yang ada aja, engga saya lihat dalamnya. Saya tahu, jangan nyolong dan ngumpetin. Masa diumpetin di transaksi di bank bininya, atau anaknya yang masih kuliah," bebernya.

Pahala melanjutkan,  bahwa saat ini pihaknya bisa semakin cepat dan canggih dalam menelusuri harta kekayaan para penyelenggara negara. Sebab, KPK sudah memiliki sistem Sipedal kerjasama dengan berbagai bank. 

"Kalau sekarang, link yang Sipedal itu khusus semua bank, udah gitu bursa, kalau dia punya saham, obligasi, punya sun, punya SBN, sama seluruh asuransi. Ada juga tuh yang nyimpen uang beli policy Rp5 miliar. Gila-gilaan. Begitu udah kelar dicairin policynya. Ada yang begitu. Sipedal itu kita elektronik," beber Pahala.

"Kalau dengan BPN ada jalur elektronik lagi itu. Dengan Samsat ada jalur elektronik lagi sendiri. Jadi praktis lah," pungkasnya. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD