Heri Purnomo
"ERP bukan solusi mengendalikan kemacetan. Tunjukkan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan," katanya.
Dia menambahkan, ERP adalah program bisnis pemerintah kepada rakyatnya karena melibatkan anggaran dari rakyat untuk pengadaannya lalu mengutip uang dari rakyat untuk pelaksanaannya.
"ERP hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan lalu akan menambahkan insentif bagi para pejabatnya, ini sangat tidak adil bagi kami rakyat kecil," katanya.
Igun meminta kepada DPR-RI, Presiden, Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta, maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan kebijakan penerapan ERP sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap negaranya.
