Mei Sada
Kondisi itu tidak hanya membuat pengeluaran transportasi membengkak, tetapi juga menyita waktu karena masyarakat harus menghadapi kemacetan.
“Data BPS menunjukkan ya, sampai 20 persen sampai 30 persen UMR masyarakat itu habis untuk biaya transportasi. Nah, ini kan akan menggerogoti terus ya kemampuan ekonomi dan tentu saja banyak waktu juga yang habis di jalanan karena kita terjebak macet dan sebagainya,” ujar Susanti.
Ia menilai pengembangan transportasi publik, termasuk layanan bus, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan layanan transportasi.
Menurut Susanti, persoalan anggaran memang menjadi salah satu tantangan. Namun, pemerintah daerah perlu didukung untuk menemukan model bisnis yang memungkinkan layanan transportasi publik berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga mencontohkan kondisi di Bali yang sempat mengalami antrean panjang ketika masyarakat menghadapi persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Ketergantungan pada kendaraan pribadi dan BBM membuat mobilitas masyarakat ikut terganggu ketika pasokan tidak lancar.
