Lukman Hakim
"Kami berharap sarasehan yang diadakan hari ini dapat menjadi sebuah forum untuk para pemangku kepentingan untuk mengkaji bersama tingkat urgensi dari revisi PP 109/2012 dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang juga hadir dalam acara ini melihat bahwa ketidakselarasan antara data dan langkah pemerintah ini adalah akibat adanya tekanan internasional terkait Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda regulasi nasional.
Untuk itu, Misbakhun meminta pemerintah untuk bersikap bijak dan objektif dengan melindungi industri hasil tembakau, terlebih karena industri ini adalah salah satu kontributor penerimaan negara terbesar.
“Ketika mengambil keputusan terkait industri hasil tembakau, hendaknya tidak dilihat terbatas pada satu aspek kesehatan saja, namun juga aspek lainnya, mulai dari penyerapan hasil pertanian tembakau, kelangsungan lapangan kerja, potensi produk ilegal, hingga potensi penerimaan negara,” ujar Misbakhun.
(DES)
