Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyoroti urgensi kepastian regulasi dalam industri hasil tembakau (IHT).
Ketua DPC APTI Sumedang, Otong Supendi mengatakan, ancaman eksistensi IHT tak hanya terhadap rokok ilegal tapi juga keberadaan rancangan regulasi seperti pembatasan nikotin dan tar, penyeragaman kemasan, hingga pelarangan bahan tambahan.
"IHT saat ini sangat terdampak oleh rancangan aturan turunan PP 28/2024 seperti pembatasan nikotin dan tar, penyeragaman kemasan rokok, pelarangan bahan tambahan, juga rokok ilegal yang merajalela, ujungnya membuat serapan tembakau petani menurun," kata Otong, Rabu (21/10/2026).
Dia meminta Pemerintah untuk lebih bijak, dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup petani.
"Kami mohon, jangan sampai ada kebijakan yang merugikan. Karena kalau industrinya tergerus, mau dikemanakan hasil kami petani tembakau ini?," katanya.
Dia menyampaikan bahwa Jawa Barat tercatat memiliki luas tanam tembakau sekitar 11.000 hektare, sementara Kabupaten Sumedang memiliki sekitar 2.500 hektare dengan produksi tahunan mencapai 21.000 ton.
Petani tembakau juga telah menyampaikan penolakan terhadap usulan pembatasan kadar nikotin dan tar dari tim penyusun kajian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Penolakan itu disampaikan melalui aksi yang melibatkan sekitar 300-500 petani di depan kantor Kemenko PMK pada Juli lalu, dengan alasan pembatasan tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik alami tembakau dalam negeri.
