AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19763.91
-0.8%
-158.54
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
0.00
-100%
-15846.79
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Pembelian Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Dianggap Repotkan Pedagang

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Senin, 27 Juni 2022 22:00 WIB
dengan adanya kebijakan baru ini pedagang bakal kerepotan melayani konsumen karena harus menjelaskan cara membeli lewat aplikasi atau menunjukkan KTP. 
Pembelian Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Dianggap Repotkan Pedagang
Pembelian Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Dianggap Repotkan Pedagang

IDXChannel - Pemerintah telah bersiap untuk memberlakukan aturan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau aplikasi PeduliLindungi. Rencananya, kebijakan baru tersbeut bakal mulai diterapkan pada Senin (11/7/2022) mendatang.

Menurut pemerintah, lewat kebijakan baru tersebut maka diharapkan alur distribusi minyak goreng di dalam negeri dapat lebih tercatat secara transparan sejak dari hulu hingga ke hilir. Namun, inisiatif itu justru dinilai terlalu merepotkan, dan tidak sebanding dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Direktur of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, masyarakat memiliki hak dasar sebagai warga negara untuk mendapatkan pasokan bahan pokok sesuai kebutuhannya. Hal tersebut juga berlaku untuk kebutuhan minyak goreng.

"Harusnya (proses pembeliannya) justru dibuat lebih mudah. Tidak perlu pakai aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan KTP segala, kan ini merupakan hak masyarakat. Justru dengan pembatasan ini berarti pemerintah terbukti tidak mampu mengatur minyak goreng secara menyeluruh," ujar Bhima, Senin (27/6/2022).

Tak hanya itu, Bhima juga mempertanyakan efektivitas penerapan aturan baru tersebut untuk menjamin masyarakat mendapatkan minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

"Buat apa ada program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), karena yang dibutuhkan adalah HET untuk seluruh minyak goreng curah dari Sabang sampai Merauke. Kalau hanya di beberapa titik, tidak akan menjawab mahalnya harga migor," tutur Bhima.

Dengan adanya aturan baru ini, Bhima justru mengkhawatirkan bakal terjadinya migrasi dari konsumen minyak goreng non-program ke minyak goreng rakyat. Selain itu, dengan adanya kebijakan baru ini pedagang bakal kerepotan melayani konsumen karena harus menjelaskan cara membeli lewat aplikasi atau menunjukkan KTP. 

"Kalau pemerintah ingin program migor subsidi, langsung saja ke penerima bantuan dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau bagi UMKM penerima BPUPM. Sinkronisasi data tidak perlu pakai PeduliLindungi, cukup gunakan data yang sudah ada," papar Bhima.

Ditambah lagi, Bhima juga menyoroti sasaran minyak goreng rakyat dengan diwajibkannya penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sebab, tak semua masyarakat miskin memiliki handphone. Sehingga hal ini akan mempersulit akses pemenuhan kebutuhan dasar. 

"Khawatirnya juga kebijakan ini justru dinikmati kelas menengah, karena mereka lebih memahami teknologi," pungkas Bhima. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD