Anggie Ariesta
IDXChannel – Pemerintah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026. Angka tersebut setara 15,3 persen dari total target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan, realisasi pembiayaan pada awal tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari 2025, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp153,33 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan sekitar 17 persen secara tahunan.
“Dengan disiplin yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
Juda menjelaskan, sumber pembiayaan utang masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Kinerja lelang SBN pada awal tahun dinilai masih menunjukkan minat investor yang solid.
Hal ini tercermin dari hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) dengan rata-rata bid to cover ratio sebesar 2,2 kali, meningkat dibandingkan posisi awal 2025 yang sebesar 2,0 kali. Sementara itu, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencatat rata-rata bid to cover ratio 3,8 kali, naik signifikan dari 2,2 kali pada awal tahun lalu.
Selain itu, rata-rata tertimbang imbal hasil (yield) lelang dinilai tetap terjaga, mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Meski demikian, pemerintah mencatat adanya tren penurunan nilai penawaran masuk (incoming bids) dalam empat lelang SUN terakhir. Nilai penawaran tercatat sebesar Rp90,96 triliun pada 6 Januari, kemudian turun menjadi Rp82,9 triliun (20 Januari), Rp76,58 triliun (3 Februari), dan Rp63,06 triliun pada 18 Februari.
Menanggapi dinamika tersebut, Juda menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia guna memastikan pengelolaan utang tetap prudent, efisien, dan mendukung pembiayaan APBN secara berkelanjutan sepanjang 2026.
(Shifa Nurhaliza Putri)
