Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu berpegang pada data resmi terkait pengelolaan dana daerah.
Hal tersebut disampaikan Purbaya mengenai protes pemerintah daerah (pemda) yang menganggap data Kemenkeu tidak akurat.
"Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu, Sabtu (1/11/2025).
Menkeu meminta seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya yang berada di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menerapkan prosedur pemeriksaan berulang (double check) guna memastikan uang negara dibelanjakan secara efektif.
"Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," tuturnya.
Purbaya menyoroti masih banyak daerah yang dinilai belum mampu mengelola anggaran dengan baik. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara jajaran Kemenkeu dengan semua pemangku kepentingan agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Menghadapi isu ini, Menkeu mengisyaratkan bahwa Kemenkeu akan mengambil peran yang lebih proaktif, termasuk memberikan bimbingan.
"Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya," kata Purbaya.
Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya aktif mengunjungi sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L), seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menkeu menjelaskan tujuan utama kunjungannya untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, bukan untuk mengintervensi kebijakan K/L.
"Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya.
Pemerintah berencana menarik kembali anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain, dengan batas waktu realisasi belanja hingga akhir Oktober 2025.
(Febrina Ratna Iskana)
