Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah akan melebur izin Hak Guna Usaha (HGU) khusus sektor kelapa sawit. Perubahan regulasi ini sedang digodok oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pertanian (Kementan).
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, saat ini izin HGU masih diampu oleh dua Kementerian, yaitu KLHK dan Kementerian ATR/BPN.
"Ke depan khusus HGU sawit tidak lagi berhubungan dengan Kementerian tersebut," kata Andi Nur Alam Syah, Selasa (5/3/2024).
Andi melanjutkan, dalam dua bulan mendatang targetnya aturan terkait regulasi teranyar tersebut bisa segera dirampungkan. Hal itu diharapkan mampu mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar berkembang dan berjalan dengan baik.
"Pemerintah sedang melakukan pertemuan dengan kementerian lembaga untuk melakukan harmonisasi aturan. Mudah-mudahan aturan baru nanti mampu menyederhanakan verifikasi persyaratan kawasan hutan yang selama ini ada di KLHK dan HGU yang selama ini ada di ATR BPN," kata Andi.
Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan mengatur PSR, SDM, Riset hingga sarana prasarana (Sarpras) yang cukup diverifikasi satu kali. Aturan baru tersebut ditargetkan keluar dalam dua bulan ke depan.
"Kita akan lebih menyederhanakan aturan yang mampu mendukung PSR. Insyaallah dalam dua bulan ke depan aturan baru terbit dan kami pastikan tidak melanggar aturan yang lain," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Industri minyak sawit memiliki peran strategis dalam menambah devisa nasional dan menjadi lokomotif utama pada pertumbuhan ekonomi. Subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit terus berupaya meningkatkan produksi dengan berbagai program penelitian, peremajaan dan lain sebagainya.
Sebagai informasi, lahan yang akan ditanami padi gogo tersebar di wilayah perusahaan PalmaCo sebanyak 5000 hektar, suportingCo 10.000 hektate, Gapki 3.550 hektare dan Apkasindo 67.400 hektare.
(NIY)
