AALI
8475
ABBA
220
ABDA
6050
ABMM
4270
ACES
615
ACST
186
ACST-R
0
ADES
7200
ADHI
740
ADMF
8300
ADMG
169
ADRO
4100
AGAR
294
AGII
2220
AGRO
600
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
103
AIMS
240
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1405
AKSI
322
ALDO
670
ALKA
288
ALMI
388
ALTO
170
Market Watch
Last updated : 2022/10/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.27
-0.05%
-0.27
IHSG
7076.62
0.02%
+1.24
LQ45
1010.68
-0.09%
-0.95
HSI
18012.15
-0.42%
-75.82
N225
27311.30
0.7%
+190.77
NYSE
0.00
-100%
-14319.50
Kurs
HKD/IDR 1,934
USD/IDR 15,185
Emas
841,686 / gram

Pemerintah Bakal Stop Suntik Modal ke BUMN Mulai 2024 

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Rabu, 23 Maret 2022 11:00 WIB
Pemerintah berencana tidak lagi memberikan PMN kepada BUMN mulai 2024 mendatang.
Pemerintah Bakal Stop Suntik Modal ke BUMN Mulai 2024 (FOTO: MNC Media)
Pemerintah Bakal Stop Suntik Modal ke BUMN Mulai 2024 (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian BUMN menargetkan tidak lagi memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN mulai 2024 mendatang. Pemerintah justru ingin memaksimalkan kontribusi BUMN dari dividen, pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal tersebut seperti diungkapkan  Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, saat rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Menurutnya, proyeksi dividen BUMN pada 2024 sebesar Rp56 triliun menjadi alasan perseroan tak lagi menerima suntikan dana dari negara. 

Pada tahun ini, estimasi dividen BUMN mencapai Rp34 triliun. Lalu naik menjadi Rp43 triliun di 2023. "Kita harapkan ke depan dividen terus meningkat di 2022 ini target dicanangkan awal sebesar Rp 34 t, ini tercapai. Ini kita harapkan naik Rp 56 triliun di 2024," ujar Pahala dikutip Rabu (23/3/2022). 

Pahala mencatat, selama 10 tahun terakhir kontribusi perusahaan pelat merah mencapai Rp3.300 triliun. Jumlah itu terdiri atas dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

"Ini mesti direfleksikan neraca keuangan, BUMN kita lihat 10 tahun terakhir BUMN berkontribusi 1/3 ekonomi Indonesia, bukan dari sisi pajak dan dividen, tapi juga dari PNBP yang dihasilkan 10 tahun terakhir mencapai Rp3.300 triliun," ungkap dia. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan PMN 12 perseroan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,44 triliun. Dana segar tersebut akan difokuskan untuk program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.

Namun, hingga saat ini tercatat sudah
ada 5 BUMN yang disetujui Kementerian Keuangan untuk diberikan PMN. Kelima perseroan tersebut diantaranya, Hutama Karya Rp23 triliun, Waskita Karya Rp3 triliun, PLN Rp3 triliun, Perumnas Rp1,57 triliun dan Adhi Karya Rp2 triliun.

Erick juga mengajukan PMN Non Tunai sebesar Rp2,6 triliun bagi klaster pangan dan Rp809 miliar bagi klaster industri pertahanan kepada Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.

Menururnya, PMN merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD