Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah berencana memproduksi massal bahan bakar B50 atau program bauran biodiesel 50 persen mulai 2025. Hal ini tentu membutuhkan produksi minyak sawit yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya.
Wakil Ketua Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Sofyan Djalil, menilai akan ada konsekuensi dari sisi ekonomi jika Pemerintah mau menerapkan B50, seperti meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi jatah ekspor CPO, atau mengurangi jatah minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi.
"Biodiesel kita harus dorong. Tapi kalau misalnya dengan produktivitas tidak meningkat, sekitar 50 juta ton, Kemudian penggunaan biodiesel berarti bisa berkurangnya komponen untuk ekspor," ujar Sofyan Djalil usai acara Peluncuran Buku 'Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan' di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada 2023 produksi kelapa sawit di Indonesia sebesar 46,9 juta ton dari total luas lahan 16,8 juta ton.
"Begitu ekspor kita kurang, uangnya tidak cukup untuk membiayai program biodiesel. Tidak cukup membiayai program PSR. Ini lingkaran setannya seperti itu," kata dia.
