sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Pemerintah Beri Subsidi Harga Kendaraan Listrik, Ini Kata YLKI

Economics editor Rista Rama Dhany
07/03/2023 08:42 WIB
Pemerintah akan memberikan subsidi harga kendaraan listrik Rp7 juta per unit kepada konsumen. Kebijakan ini dinilai merupakan strategi holistik.
Pemerintah Beri Subsidi Harga Kendaraan Listrik, Ini Kata YLKI (FOTO: MNC Media)
Pemerintah Beri Subsidi Harga Kendaraan Listrik, Ini Kata YLKI (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah akan memberikan subsidi harga kendaraan listrik Rp7 juta per unit kepada konsumen. Kebijakan ini dinilai merupakan strategi holistik yang mampu mengurai tantangan untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih.
  
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan dengan terbitnya kebijakan yang berlaku efektif pada 20 Maret 2023 itu, pemerintah dan PT PLN (Persero) telah mengakselerasi rencana pemaksimalan energi listrik. 
 
“Kebijakan tersebut mampu mengurai tingginya harga kendaraan. Selain itu, pemerintah serta PLN sudah mengambil strategi holistik yang tepat terhadap pemanfaatan energi,” kata Tulus, Selasa (7/3/2023).
 
Tulus meminta kepada pemerintah untuk menjamin kualitas produk hilir berupa sepeda motor listrik beserta baterainya. “Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kendaraan tersebut juga harus mudah mengganti baterai,” ungkapnya. 
 
Tulus mengungkapkan, PLN harus mampu menangkap peluang dari kebijakan tersebut. “Energi listrik yang dikelola PLN masih sangat cukup, bahkan surplus jadi justru sangat aman,” kata Tulus.
 
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menambahkan langkah tersebut memberikan staging yang tepat untuk kebijakan penurunan emisi karbon di Tanah Air. “Subsidi diberikan kepada transportasi publik, lalu ke kendaraan bermotor,” katanya. 
 
Selain itu kata Agus, juga berpotensi menyerap listrik PLN yang surplus. “Tahun lalu, kita surplus 7 GW,” kata Agus yang kini juga menjabat sebagai Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agus sebagai lulusan George Washington University AS mengimbau juga agar pemerintah terus mengevaluasi kebijakan tersebut. “Evaluasi perlu agar kebijakan tersebut tidak menambah kemacetan,” tutup Agus. (RRD)

Advertisement
Advertisement