Atikah Umiyani/MPI
Terkait Kontrak PSO (public service obligation) untuk KRL Jabodetabek di 2023 sebesar Rp 1,6 triliun, Djoko menilai angka itu masih terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan subsidi untuk daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) dan perbatasan dengan bus perintis se Indonesia yang hanya mendapat Rp177 miliar untuk 327 trayek.
Lebih lanjut, Djoko juga membandingkan dengan subsidi angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas sebesar Rp584 miliar dan angkutan perkotaan di 10 kota hanya Rp500 miliar.
"Kita jangan fokus hanya pada tarif KRL Jabodetabek, namun bagaimana kita merancang ongkos transportasi warga bisa kurang dari 10% dari pendapatan bulanan. Prancis dan Singapura sudah bisa menekan hingga 3%, sedangkan China 7%," tegasnya. (NIA)
