Pemerintah Dinilai Terlalu Loyal Terhadap Subsidi BBM, APBN Bisa Defisit

IDXChannel - Pemerintah didorong secepatnya mentransformasi kebijakan di sektor energi. Hal ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai pemerintah sangat loyal dalam subsidi BBM.

Baca Juga:

Subsidi BBM Banyak Salah Sasaran, DPR Desak Pemerintah Revisi Perpres 191

Sehingga dikhawatirkan ruang fiskal tidak lagi cukup lebar untuk dijadikan bantalan.

"Pemerintah perlu menerapkan kebijakan subsidi energi dari mekanisme terbuka menjadi mekanisme tertutup dan tepat sasaran," ujar Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov dalam diskusi publik INDEF, Selasa (14/2/2023)

Baca Juga:

Anak Buah Sri Mulyani Pede Anggaran Subsidi BBM 2023 Cukup Tahan Gejolak Ekonomi

Menurutnya, dengan masih berlakunya skema subsidi terbuka BBM dan LPG di tengah berlanjutnya fase pemulihan ekonomi, maka semakin memperbesar risiko lonjakan permintaan BBM dan LPG subsidi melampaui kuotanya. 

Kondisi ini turut menjadi sumber risiko terhadap pembengkakan subsidi dan kompensasi energi di tengah tahun konsolidasi fiskal.

Baca Juga:

Kejar Penghematan Subsidi BBM Rp23,5 Triliun, Kapan Revisi Perpres 191 Rampung?

Abra memberikan skenario yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar APBN 2023 tidak membengkak dan defisit tidak melebihi 3%. Terutama, apabila harga patok minyak Indonesia (ICP) mengalami peningkatan sampai ke 100 dan rupiah melemah hingga ke Rp15.000/USD. 

Pertama, pemerintah melakukan pembatasan distribusi BBM dan LPG subsidi. Pembatasan ini diharapkan dapat menekan kuota minimal 10% sehingga defisit APBN dapat dijaga pada level 2,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita akan melihat bagaimana Perpres sejauh mana bisa mengurangi kuota, jangan hanya ada peraturannya tapi tidak memberikan dampak,” jelasnya.

Kedua, pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga jual BBM dan LPG minimal 7%. Hal ini akan membantu defisit turun ke bawah 3% terhadap PDB. 

Terakhir, melakukan kombinasi antara pembatasan distribusi BBM dan LPG (penghematan kuota minimal 5%) dan penyesuaian harga 4% dapat menurunkan defisit APBN ke bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ini kira - kira hasil simulasi kami dan dapat memberikan gambaran tentang kon
disi fiskal kita,” pungkas dia. (NIA)