Rohman Wibowo
Seturut mendukung kelancaran program ini sepanjang tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran yang mencapai Rp4,97 triliun. Alokasi dana yang sangat besar tersebut setara dengan subsidi untuk penjualan sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan program SPHP 2025 yang diperpanjang sejak awal tahun ini.
Pemerintah juga memberlakukan penyesuaian terkait aturan batasan pembelian beras SPHP di level konsumen akhir. Saat ini, setiap warga diberikan izin untuk membeli hingga lima kemasan ukuran 5 kg atau dengan total maksimal seberat 25 kg.
Di samping itu, tersedia pula pilihan kemasan ukuran 2 kg dengan ketentuan batas pembelian maksimal sebanyak dua kemasan saja. Perlu diingat, beras bersubsidi ini dilarang keras untuk diperjualbelikan kembali oleh pihak mana pun karena mengandung komponen subsidi negara yang ditujukan bagi konsumen langsung.
Langkah penyesuaian batas pembelian hingga 25 kg ini diambil secara sengaja untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha mikro dan kecil, seperti pedagang nasi goreng, warung nasi uduk, hingga warung makan sederhana yang sebelumnya merasa kesulitan akibat pembatasan jumlah pembelian yang terlalu ketat.
