Pasalnya, jika barang bekas ilegal tidak dimusnahkan, imbasnya, produk lokal menjadi sulit bersaing di dalam negeri. Lantaran, masyarakat lebih memilih barang-barang bekas yang murah itu.
Namun, pelaku usaha importir ilegal tidak perlu khawatir. Sebab, kata Moga, Kementerian Perdagangan akan mendukung program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan memberikan fasilitasi terhadap UKM yang terdampak atas larangan impor pakaian bekas ini.
“Semoga sinergisitas ini dapat terus berlangsung sehingga UKM kita tidak ada yang terganggu, begitu pula industri kita dapat berjalan dengan baik,” pungkas Moga.
(DES)