Atikah Umiyani/MPI
"Untuk menyelesaikan kedua permasalahan tersebut pemerintah akhirnya melakukan pengaturan kembali atau Revisi Permendag 36/2023, yang tadi telah disetujui dalam Rapat Internal dengan Presiden tadi siang. Juga akan diterbitkan KepMenkeu yang menetapkan kembali Daftar Barang yang terkena Lartas Impor," papar Airlangga.
Adapun guna menindaklanjuti hasil Rapint tersebut, telah ditetapkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang diharapkan akan dapat menyelesaikan kedua permasalahan (kendala perijinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan), dengan pokok-pokok kebijakan:
a. Terhadap 7 Kelompok Barang yang di Permendag 36/2023 jo. 7/2024 dilakukan pengetatan impor, yaitu: (i) Elektronik; (iv) Alas kaki; (v) Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi; (vi) Tas; dan (vii) Katup, dilakukan relaksasi perijinan impor.
"Jadi untuk 4 komoditas yaitu obat tradisional dan suplemen kesehatan, Kosmetik dan perbekalan rumah tangga, Tas dan Katup dikembalikan ke aturan sesuai Permendag 25 menjadi hanya perlu LS atau Lapangan Surveyor (Tanpa Persetujuan Impor (PI)).
Kemudian untuk 3 komoditas seperti elektronik, alas kaki, pakain jadi dan aksesoris diperketat dengan menambahkan persyaratan Pertek (Persetujuan Teknis) dikembalikan ke aturan Permendag 25 menjadi tanpa Pertek.
