AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Pemkot Tangerang Tegaskan SIKM Tak Berlaku di Wilayah Agomerasi

ECONOMICS
Hasan Kurniawan/Sindo
Jum'at, 07 Mei 2021 10:26 WIB
Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan, bahwa aturan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) tidak berlaku di wilayah Jabodetabek.
Pemkot Tangerang Tegaskan SIKM Tak Berlaku di Wilayah Agomerasi (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan, bahwa aturan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) tidak berlaku di wilayah Jabodetabek. 

Dengan demikian, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, bagi yang tinggal di luar itu, tapi banyak melakukan aktivitas di wilayah aglomerasi, SIKM masih dibutuhkan. 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Tangerang, Buceu Gartina mengatakan, aturan SIKM tidak kaku dan bersifat luwes dalam praktik. 

"Jadi, bagi masyarakat Kota Tangerang yang bekerja di luar wilayah aglomerasi, bisa dengan surat bekerja dari atasan atau tempat bekerja saja," kata Buceu kepada MNC Portal, Jumat (7/5/2021). 

Misalkan, ada ASN, pegawai BUMN dan BUMD, anggota TNI/Polri yang rumahnya di Kota Tangerang, tetapi tugasnya di Serang, bisa melampirkan surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II.  

"Sedangkan bagi pegawai swasta harus melampirkan surat izin dari pimpinan perusahaan. Bagi pekerja sektor informal dan nonpekerja baru melampirkan SIKM dari kepala desa setempat," ungkapnya. 

Sementara untuk mudik lokal di dalam dan luar aglomerasi Jabodetabek, sampai kini pihaknya masih menunggu surat keputusan resmi pemerintah pusat. 

Seperti diketahui, wilayah aglomerasi di Jabodetabek terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Lalu, Jakarta, Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. 

Kemudian, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Wilayah aglomerasi memiliki keterpautan secara geografis, terhubung dalam kawasan pertumbuhan strategis.  

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD