"Akan kita bantu administrasi, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan atau 1A + 4K," katanya.
Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Jabar, Jafar Ismail menambahkan luas wilayah perkebunan Jabar mencapai 470 hektare dimana 89 persen di antaranya milik rakyat, 11 persen perkebunan negara, dan sisanya dikelola swasta. Artinya, kata Jafar, banyak perkebunan dimiliki rakyat, namun produksinya masih perlu ditingkatkan.
"Bulan lalu sudah ada petani kopi yang dapat ekspor langsung, sebelumnya melalui eksportir. Berarti sudah mulai ada kemampuan UMKM untuk ekspor mandiri," terangnya.
Jafar mengakui, petani yang mampu ekspor secara mandiri masih sangat sedikit. Oleh karenanya, petani sangat membutuhkan bantuan pelatihan ekspor mandiri.
"Bukan hanya produk kopi saja, namun teh, vanila, kelapa, dan lainnya. Selain itu, mereka juga memerlukan pelatihan penanganan hama dan kualitas produknya," katanya.
Sementara itu, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI, Syailendra mengatakan, selain kontinuitas produksi, UMKM juga sangat membutuhkan kepastian pasar.
Menurutnya, ada dua hal yang dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan kepastian pasar produk UMKM secara offline. Pertama, Kemendag RI membina dan melatih bersama pasar pelaku ritel dan pasar modern akan menilai produk UMKM. Jika layak, kata dia, maka bisa masuk dijual di toko ritel modern.