AALI
8500
ABBA
230
ABDA
7050
ABMM
850
ACES
1395
ACST
246
ACST-R
0
ADES
1935
ADHI
985
ADMF
8200
ADMG
165
ADRO
1325
AGAR
408
AGII
1160
AGRO
1105
AGRO-R
0
AGRS
458
AHAP
66
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
234
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
515
ALDO
925
ALKA
244
ALMI
252
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
478.90
-0.78%
-3.74
IHSG
6080.38
-0.25%
-15.11
LQ45
895.89
-0.64%
-5.75
HSI
28842.13
0.36%
+103.23
N225
29161.80
0.74%
+213.07
NYSE
16694.93
0.26%
+43.53
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,200
Emas
848,284 / gram

Pemprov Sumut Minta Pertamina Batalkan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi

ECONOMICS
Wahyudi Aulia/Sindonews
Kamis, 08 April 2021 12:25 WIB
Harga BBM di Sumatera Utara bukanlah yang termahal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera dan Jawa
Pemprov Sumut Minta Pertamina Batalkan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi (FOTO:MNC Media)


IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meminta PT Pertamina membatalkan kenaikan harga BBM Non-Subsidi yang sudah diterapkan sejak 1 April 2021 lalu.

Namun mereka tetap meminta Pertamina menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok (PBBKB).

Hal itu disampaikan Pemprov Sumut usai menggelar pertemuan dengan PT Pertamina di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (7/4/2021).

Pertemuan itu dilakukan untuk merespon keresahan masyarakat serta kisruh yang terjadi pasca kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar, mengatakan Pemprov Sumut berharap kebijakan Pertamina untuk membantu Sumut dalam upaya memenuhi target pendapatan untuk biaya pembangunan daerah. 

“Tujuan kita menaikkan pajak PBBKB ini adalah untuk menyejahterakan rakyat, dengan PAD kita yang meningkat, untuk itu kami mengusulkan kepada Pertamina, agar Pergub tersebut tetap berjalan namun tidak menaikan harga BBM Non Subsidi,” ujarnya.

Irman menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, di suasana Covid-19 ini, tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan untuk belanja pembangunan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, tentunya melalui optimalisasi PAD.

“Hal tersebut dapat diwujudkan. Kita melihat ada peluang di sini (PBBKB), oleh karenanya kita melakukan penyesuaian tarif PBBKB,” ucap Irman. 

Dia juga menambahkan, bahwa penyesuaian PBBKB sudah dilakukan provinsi lain di Pulau Sumatera beberapa tahun yang lalu, kecuali Sumut dan Aceh. Terkait stok BBM bersubsidi, Irman juga minta agar tidak dikurangi, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Menanggapi permintaan Pemprov Sumut tersebut, Excecutive General Manager Pertamina Regional Sumbagut Herra Indra Wirawan mengatakan akan menyampaikan permohonan itu ke Pertamina Pusat terlebih dahulu.

“Kami akan menyampaikan usulan tersebut kepada pusat, kami juga berjanji tidak akan mengurangi persediaan BBM bersubsidi yang ada di Sumut,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa harga BBM di Sumatera lebih beragam dibandingkan di Jawa. Misalnya, harga Pertalite di Kepulauan Riau dan Batam dipatok Rp8.000/liter. Perbedaan harga juga terjadi pada jenis BBM lainnya seperti Pertamax, Dexlite, dan sebagainya. 

“Harga BBM di Sumatera Utara bukanlah yang termahal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera dan Jawa. Hanya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masih dipatok seharga Rp7.650, sedangkan harga Pertalite di Sumatera Utara dan beberapa daerah lain dibanderol Rp 7.850 atau terdapat selisih Rp 200,” terangnya.
(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD