AALI
9450
ABBA
278
ABDA
6050
ABMM
2490
ACES
720
ACST
174
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
755
ADMF
8150
ADMG
174
ADRO
3150
AGAR
312
AGII
2340
AGRO
840
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
95
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1530
AKRA
1215
AKSI
268
ALDO
750
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.41
1.11%
+5.93
IHSG
7160.39
1.05%
+74.15
LQ45
1018.33
1.04%
+10.53
HSI
20082.43
2.41%
+471.59
N225
0.00
-100%
-27999.96
NYSE
0.00
-100%
-15264.79
Kurs
HKD/IDR 160
USD/IDR 14,765
Emas
848,754 / gram

Penerima Bansos hingga Izin Usaha Juga Harus Sertakan BPJS Kesehatan

ECONOMICS
Yulistyo Pratomo
Selasa, 22 Februari 2022 12:39 WIB
Sesuai dengan ketentuan aturan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penerima Bansos hingga Izin Usaha Juga Harus Sertakan BPJS Kesehatan. (Foto: MNC Media)
Penerima Bansos hingga Izin Usaha Juga Harus Sertakan BPJS Kesehatan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sesuai dengan ketentuan aturan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mulai pada 1 Maret 2022 kartu BPJS kesehatan akan menjadi lampiran wajib untuk setiap warga yang ingin mendapatkan layanan publik.

Dikutip dari Market Review IDX Channel (22/02/2022) berikut layanan publik yang mengisyaratkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan meliputi pengurusan:

1. Umrah dan Haji 

Dalam impres nomor 1 tahun 2022 disebutkan menteri agama diminta mengisyaratkan kepada calon jamaah umrah dan haji, pelaku usaha, maupun pekerja dilingkungan kementerian agama merupakan peserta aktif JKN. 

2. Jual Beli Tanah 

Kemudian menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah, karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN. 

3. Petani dan Nelayan Penerima Program Pemerintah 

Demikian pula menteri pertanian, menteri kelautan, dan menteri perikanan, diminta untuk memastikan para petani, nelayan, dan penerima bantuan merupakan peserta aktif JKN. 

4. Pengajuan izin usaha 

Ditingkat gubernur, bupati, dan walikota di instruksikan untuk memastikan seluruh pelayanan terpadu satu pintu mengisyaratkan kepesertaan aktif dalam program JKN. Sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik. 

5. Penguruan SIM, STNK, dan SKCK 

Dalam hal ini, pihak kepolisian RI diminta untuk memastikan pemohon SIM, STNK dan SKCK merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan. (TYO/SALSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD