Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjelaskan kepada petani, bagaimana terkait pola pruduksi nasional dan bagaimana bertani melawan pola iklim. Sehingga beberapa produk bisa terjaga sepanjang tahun.
"Sehingga petani busa berhitung kapan harus produksi dan kapan tidak melakukan produksi. Jadi ketika terjadi kenaikan maupun penurunan harga tidak terlalu signifikan," katanya.
Selain itu, Dwi mengatakan pemerintah perlu memliki stok pangan penting yang memadai untuk dikelola oleh Badan Pangan Nasional sebagai cadangan ketika dalam satu komoditas mengalami kenaikan.
"Fungsinya yaitu ketika harga satu komoditas naik, maka pemerintah bisa menggelontorkan stok tersebut, bukan seperti halnya kebijakan di minyak goreng, di mana pemerintah tidak memegang stok minyak goreng sama sekali, dan itu pasti gagal dalam menangani kenaikan harga," pungkasnya. (TYO)