Pengamat Minta Pemerintah Batalkan Impor 1 Juta Ton Beras

IDXChannel - Pengamat Pertanian IPB, Dwi Andreas meminta pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras 1 juta ton. Dia menyarankan agar kebijakan tersebut dikaji terlebih dahulu setelah panen raya.

Selain itu, Dwi juga menyebut hal ini diperlukan agar harga gabah dan beras perlahan-lahan bisa membaik. "Tuntunan kami, mewakili petani kami, yang pertama memang sebaiknya batalkan dan silakan saja kalau memang akan melakukan Rakortas lagi terkait impor beras lakukan di bulan Juli atau selambat-lambatnya Agustus karena di bulan-bulan itu estimasi produksi tahun 2021 itu sudah hampir sempurna," ujar Dwi dalam acara Market Review IDX Channel, Kamis (25/3/2021).

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) ini menambahkan, jika nantinya produksi beras pada saat panen raya lebih rendah atau menurun dibanding dengan konsumsi, dirinya tidak keberatan jika dilakukan impor.

"Kalau pada saat itu ternyata produksi kita lebih rendah atau turun dibanding konsumsi kita atau ada hal lain terkait dengan stok beras nasional yang barangkali tidak cukup ya silakan saja melakukan itu (impor) dan kami dari petani juga bisa mengerti dan tidak keberatan dilakukan itu karena tidak mungkin beras jatuh dari langit," sebut dia.

Dwi juga meminta agar Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menaikkan serapan beras dari rencana semula 1,4 juta ton menjadi 2,5 juta ton. Menurutnya, jika serapan Bulog dinaikkan maka dapat membantu meningkatkan harga yang saat ini jatuh di banyak sentra-sentra produksi padi.

"Karena laporan terakhir ini harga sudah mendekati Rp3.400-Rp3.500 untuk gabah kering panen, ini amat sangat rendah karena biaya produksi pernah kami hitung tahun 2019 itu Rp4.523. Kalau Bulog bisa menyerap ini semua maka saya kira ini luar biasa bantuannya untuk petani," jelasnya.
(SANDY)