Selfie Miftahul Jannah
IDXChannel - Proyek pengadaan bus listrik di beberapa kota sudah mulai dilakukan, namun saat ini masalah yang muncul adalah beberapa pemerintah daerah yaitu pemerintah Kota Bandung dan Surabaya tidak memiliki anggaran untuk mengoperasikan 25 armada bus listrik.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Djoko Setijowarno menjelaskan, ketidakmampuan pemerintah daerah tidak berdasar karena Kementerian Perindustrian selama dua tahun anggaran yaitu 2023-2024 pemerintah telah menggelontorkan total insentif Rp12,3 triliun.
Insentif itu diberikan Rp5,6 triliun untuk 800.000 unit motor listrik, Rp6,5 triliun untuk 143.449 unit mobil listrik dan Rp192 miliar untuk pembelian 552 unit bus listrik.
Insentif sepeda motor listrik tahun 2023 sebesar Rp 1,4 triliun untuk 200.000 unit dan tahun 2024 sebesar Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit. Insentif mobil listrik tahun 2023 Rp 1,6 triliun (35.862 unit) dan tahun 2024 Rp 4,9 trilun (107.587 unit). Insentif pembelian bus listrik tahun 2023 Rp 48 miliar dibelikan 138 unit dan tahun 2024 sebanyak Rp 144 miliar dibelikan 414 unit.
"Kurangnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan akan menyebabkan bus listrik di dua kota menjadi mangkrak. Kementerian Keuangan mestinya dapat mengalihkan sebagian anggaran insentif kendaraan listrik dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Perhubungan untuk menghindari mangkrak," jelas Djoko dalam keterangan resmi, Senin (26/6/2023).
