Djoko menjelaskan untuk bus listrik perlu investasi besar, maka perlu kontrak multi years. Kontrak multi years penting untuk kepastian investasi dan pengembangan teknologi bus listrik serta peningkatan layanan kehandalan bus. Dan instansi terkait perlu ditambahkan juga Kementerian ESDM yang berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Perpres/Ratas berkewajiban menyediakan infrastruktur kelistrikan.
Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum, sebaiknya program angkutan umum didukung semua pihak instansi pemerintah. Mumpung masih ada waktu, segera lakukan pengalihan anggaran. Anggaran sudah ada, kemauan yang belum ada, masih mengedepankan ego sectoral, bukan kepentingan umum.
Keberadaan bus listrik akan sangat membantu kelompok masyarakat yang sangat tergantung dengan layanan angkutan umum. Di saat krisis angkutan umum, diperlukan penentu kebijakan yang pro angkutan umum.
"Jangan sampai di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo tahun 2024, menyisakan masalah dengan bakal mangkraknya Bus Listrik di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya," tandasnya.
(SLF)