AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.45
N225
28124.28
-1.28%
-364.85
NYSE
0.00
-100%
-17166.28
Kurs
HKD/IDR 1,832
USD/IDR 14,293
Emas
840,167 / gram

Pengelola Mal Minta Pemerintah Agar Operasional Diterapkan Seperti PPKM Mikro

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Minggu, 15 Agustus 2021 19:09 WIB
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah agar memberikan akses operasional pusat perbelanjaan sama dengan PPKM Mikro.
Pengelola Mal Minta Pemerintah Agar Operasional Diterapkan Seperti PPKM Mikro. (Foto: MNC Media)
Pengelola Mal Minta Pemerintah Agar Operasional Diterapkan Seperti PPKM Mikro. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah agar memberikan akses operasional pusat perbelanjaan atau mal sama seperti pada saat pemberlakuan PPKM mikro beberapa bulan yang lalu.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, menilai kebijakan pelonggaran kepada pusat perbelanjaan yang ada saat ini belum banyak membantu para pelaku usaha. Pasalnya sosialisasi terkait syarat wajib memasuki pusat perbelanjaan belum banyak diketahui masyarakat, akhirnya tidak sedikit masyarakat yang diminta untuk pulang kembali.

"Oleh karenanya Pusat Perbelanjaan berharap perpanjangan kembali PPKM berdasar level untuk kesekian kalinya ini dapat benar-benar efektif sehingga secepatnya pula wilayah lain ataupun kota-kota lainnya dapat mendapat pelonggaran sehinga semua Pusat Perbelanjaan di Indonesia dapat beroperasi paling tidak sama seperti pada saat pemberlakuan PPKM Mikro," Ujarnya kepada MNC Portal pada Minggu (15/8/2021).

Menurut ketua Umum APPBI, pelonggaran yang diberikan pada empat kota yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya, akan banyak menolong para pengusaha yang menggantungkan hidupnya pada sektor ritel, walaupun hanya diperbolehkan beroperasi maksimal 25 persen pengunjung. 

"Dengan diperbolehkannya kembali Pusat Perbelanjaan beroperasional maka banyak sektor usaha non formal skala mikro dan kecil yang berada di sekitar Pusat Perbelanjaan juga akan tertolong dari kesulitan selama ini akibat kehilangan pelanggan yaitu para pekerja di Pusat Perbelanjaan yang tidak bekerja selama Pusat Perbelanjaan ditutup," sambungnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, tingkat kunjungan pusat perbelanjaan saat ini masih belum mencapai batas maksimal 25 persen. Animo masyarakat untuk mengunjungi pusat perbelanjaan dilihat masih lambat.

"Berdasarkan pengalaman selama masa pandemi ini, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan yang hanya 10%-20% saja diperlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan," lanjutnya. 

Percepatan vaksinasi memang menjadi kunci utama dalam memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat. Saat ini masyarakat terjebak antara keinginan dan kekhawatiran akan pandemi covid 19. Terlebih dengan munculnya Covid 19 varian Delta saat ini. 

"Diharapkan juga persyaratan wajib vaksinasi bagi siapa saja yang berada di Pusat Perbelanjaan dapat mendorong percepatan vaksinasi yang mana pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian Herd Immunity sehingga Indonesia segera dapat juga keluar dari krisis kesehatan yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun," tuturnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD