Ia juga menjelaskan jika BLU yang sebelumnya direncanakan dibentuk tidak berjalan sebab memiliki kewajiban DMO sebesar 25 persen.
"Ini menjadi keberatan pengusaha karena sudah menyerahkan royalti, pajak dan sebagainya. Untuk itu dibentuk alternatif MIP yang fungsinya tarik dan salur," pungkas Arifin. (NIA)