"Subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil. Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan," tegas Eka.
Menurut dia, kebijakan yang sudah dilakukan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya menjadi awal yang sangat baik, karena perlu dilaksanakan konsisten.
Maka dari itu, pihaknya memiliki beberapa saran dan masukan berkaitan dengan upaya penghapusan kebijakan subsidi, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi, dan peningkatan ketahanan energi.
"Pertama, mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana di atur oleh Perpres Nomor 191 tahun 2014. Harga biodiesel ditentukan oleh pasar yang efisien," tambahnya.
Lalu, ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi bisa dikurangi dengan dana tabungan (semacam dana stabilisasi), on atau off PPN atau pungutan khusus, harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang, sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya (koefisien berdasarkan data up to date) dan memperkecil peluang manipulasi dan pemburuan rente.